Manfaat Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah di Indonesia

Dana Peruntukan Umum sebagai beberapa dana yang didistribusikan oleh Pemerintahan Pusat ke masing-masing wilayah otonom yang terbagi dalam Propinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia yang diadakan tiap tahun yang dipakai sebagai dana pembangunan.

Dana Peruntukan Umum ini adalah sisi berbelanja untuk wilayah otonom dari Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara ( APBN ) dan jadi sisi dari penghasilan di Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah ( APBD ).

Dana yang mengambil sumber dari APBN ini mempunyai arah sebagai pemerataan kekuatan keuangan masing-masing wilayah untuk memodali keperluan wilayah itu dalam rencana mengaplikasikan desentralisasi.

Lalu bagaimanakah mengenai contoh, arah dan buat apa saja dana DAU ini dipakai? Berikut ulasan selengkapnya.

Arah dan Kelompok Dana Peruntukan Umum

Sebagai salah satunya tipe dari dana perimbangan, Dana Peruntukan Umum ini mempunyai beberapa arah, diantaranya seperti berikut :

Dana Peruntukan Umum ini mempunyai arah sebagai pemerataan kekuatan keuangan setiap wilayah untuk memodali beragam keperluan dari beberapa daerah itu.
Untuk kurangi tertimpangan sumber permodalan pemerintahan pusat dengan pemerintahan pusat dan dari pemerintahan pusat ke pemda yang semua ditata dalam UU 33/ Tahun 2004.
Bukan itu saja, DAU ini mempunyai arah khusus untuk kurangi ketimpangan pajak setiap wilayah di Indonesia.
Selainnya mempunyai beberapa arah di atas, DAU ini sebagai contoh terbaik transfer pusat ke wilayah saat lakukan pemerataan horizontal. Untuk kelompok dari Dana Peruntukan Khusus, pada umumnya terbagi dalam :

Dana Peruntukan Umum Wilayah Propinsi
Dana Peruntukan Umum Wilayah Kota/Kabupaten

Proses Pendistribusian Dana Peruntukan Umum

Sumber : PengkajianPustaka.com Langkah pertama dalam proses pendistribusian DAU yakni Dewan Pemikiran Otonomi Wilayah ( DPOD ) memberi pemikiran mengenai perancangan peraturan formulasi dan penghitungan DAU ke Presiden saat sebelum dikatakannya Nota Keuangan dan RAPBN pada tahun selanjutnya.

Seterusnya Menteri Keuangan lakukan pendefinisian pada formulasi dan penghitungan Dana Peruntukan Umum dengan memerhatikan DPOD yang dibikin awalnya.

Dana Peruntukan Umum dari satu wilayah didistribusikan berdasarkan pada formulasi yang terbagi dalam sela pajak dan peruntukan dasar, sela pajak sendiri sebagai beda dari kemampuan dan keperluan pajak.

Keperluan pajak sendiri diukur dengan memakai beberapa faktor seperti jumlah warga, index kemahalan konstruksi, luas daerah, produk lokal regional bruto per kapita dan index pembangunan sumber daya manusia.

Dan kemampuan pajak bisa diukur berdasar penghasilan asli tiap wilayah dan dana untuk hasil. Selanjutnya peruntukan dasar dihitung dari jumlahnya upah PNS Wilayah itu.

Penghitungan Dana Peruntukan Umum dalam Sektor Pengajaran

Berdasar pada diskusi kerja Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) yang sudah dilakukan bersama Komisi X DPR RI pada tahun 2021 ini memutuskan 20% dari APBN akan didistribusikan dalam sektor pengajaran.

Dana yang didistribusikan untuk sektor pengajaran sendiri sejumlah Rp 81,5 triliun atau sejumlah 20% dari keseluruhan bujet APBN yakni sejumlah Rp 550 triliun.

Jatah pembagian paling besar dari bujet sejumlah Rp 81,5 triliun yang diatur oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan ada pada permodalan harus atau sejumlah Rp 31,13 triliun. Permodalan harus ini mencakup beberapa faktor misalnya :

Program Indonesia Pandai dialokasikan untuk 17,9 Juta pelajar di Indonesia
Kartu Indonesia Pandai dan ADIK ditarget untuk 1,1 Juta mahasiswa
Sokongan guru non-PNS ditarget untuk 363.000 guru
Kontribusi Operasional Perguruan Tinggi Negeri ( BOPTN ) dan Kontribusi Permodalan PTN Tubuh Hukum ( BPPTN-BH ) Pengajaran Tinggi ditarget untuk 75 PTN
Kontribusi Operasional Perguruan Tinggi Negeri ( BOPTN ) Vokasi ditarget untuk 43 PTN
Sama sesuai dengan yang ada di undang-undang, selainnya Kemendikbud, bujet pengajaran ini diatur oleh instansi yang lain yang ada dalam sektor pengajaran. Instansi yang diartikan ialah Kementerian Agama ( Kemenag ).

Rumusan DAU Untuk Wilayah Otonom Baru ( DOB)

Penghitungan besaran Dana Peruntukan Khusus untuk DOB yakni dengan membagikan secara seimbang DAU yang diterima dari Wilayah Induk ( saat sebelum dilaksanakan pemekaran ) dengan DOB yang disebut pemekaran dari wilayah itu.

Rumusan DAU untuk pembagian wilayah hitungannya berdasar 3 data dasar, diantaranya :

Jumlah Karyawan Negeri Sipil Wilayah
Luas Daerah dan Jumlah Warga
DAU untuk tiap wilayah otonom akan didistribusikan setelah UU pembangunan ditetapkan. Perhitungan dar DAU ke wilayah otonom baru dilaksanakan sesudah ada data sela pajak dan peruntukan dasar dari wilayah baru itu.

Ketidaksamaan Dana Peruntukan Umum dan Dana Peruntukan Khusus

Walau sama terhitung dana perimbangan, rupanya dana peruntukan umum dan dana peruntukan khusus itu rupanya berlainan keduanya.

Ketidaksamaan di antara DAU dan DAK ialah bila DAU didistribusikan ke semua wilayah di Indonesia tanpa kecuali dan untuk DAK cuman didistribusikan untuk beberapa daerah khusus, misalkan wilayah Khusus Ibu-kota Jakarta dan Wilayah Spesial Aceh.
Seperti peranan dari APBN yakni distribusi dan peruntukan, dana yang didapatkan dari Pemerintahan Pusat dipakai untuk DAU dan DAK dipakai untuk pembangunan di beberapa bidang terhitung pengajaran. Ini dilaksanakan pemerintahan supaya pemerataan pembangunan dapat diraih.

Semua wilayah di Indonesia perlu perhatian dari pemerintahan, tetapi karena Pemerintahan Pusat tidak dapat mencapai semua, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan Pemerintahan Wilayah untuk mengurus dana itu.

Baca Juga: jasa pembayaran internasional

Baca Lainnya: keranjangku.net