Bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Barat konsisten mengalir dari berbagai pihak, baik itu berbentuk perlindungan logistik maupun dana tunai. Nyatanya, penyaluran perlindungan lewat pemerintah daerah selanjutnya belum merata dan menyentuh langsung puluhan ribu warga yang mengungsi usai gempa 6,2 magnitudo.
Data yang dihimpun, tercatat perlindungan berbentuk donasi untuk korban gempa dari relawan dan pemerintah daerah yang tersedia di Indonesia lewat Pemprov Sulawesi Barat capai Rp 2,89 miliar.
Angka fantastis itu terungkap waktu pansus pengawasan anggaran dan penyaluran logistik DPRD Sulbar menggelar rapat bersama sejumlah OPD Pemprov Sulbar, juga Badan Pengelolaan Keuangan, BPBD, dan SKPD tehnis berkaitan lainnya.
Dalam rapat itu terungkap, donasi untuk korban gempa yang dikelola Pemprov Sulbar yaitu lewat rekening BPBD Sulbar dan rekening kas daerah Pemprov Sulbar bersama jumlah dana masuk sebesar Rp 2,89 miliar. Sementara pengeluaran atau dana yang sudah terpakai baru sebesar Rp 1,2 milyar, sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 1,6 miliar.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Sulbar Darno Majid menjelaskan, seluruh pengeluaran itu diperuntukkan untuk membiayai keperluan penduduk Sulbar yang terdampak gempa bumi, juga pembelian 5.000 lembar terpal orchid untuk tenda bersama anggaran Rp 300 juta.
Namun yang baru didistribusikan ke posko pengungsian baru lebih kurang 1.000 lembar sehingga hingga waktu ini tetap tersisa lebih kurang 4.000 lembar terpal yang disimpan di gudang BPBD Sulbar.
Darno Majid beralasan, belum disalurkannya terpal selanjutnya sebab persoalan knowledge penerima perlindungan yang belum diterimanya dari pihak pemerintah kecamatan.
Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman, mengaku tercengang dan kaget. Pasalnya, sudah sebulan pascagempa, terpal yang jadi keperluan bagi pengungsi untuk menyebabkan tenda justru belum didistribusikan secara merata.
Masyarakat, para pengungsi berteriak butuh terpal untuk menyebabkan tenda, tendanya malah tidak dibagi, tersedia apa ini. Ingat pak ini seluruh berasal dari sumbangan orang, jangan main-main bersama hal ini. Sepeser duwit yang terlihat harus dipertanggungjawabkan. Kalau ini tidak disalurkan dan ditumpuk saja, ini dapat mubasir,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Sudirman meminta sehingga BPBD Sulbar langsung menyalurkan terpal selanjutnya dan meminta pihak BPBD Sulbar membangun koordinasi atau komunikasi yang baik bersama BPBD di tingkat kabupaten, khususnya kabupaten yang terdampak gempa sehingga tugas-tugasnya bisa berjalan bersama lancar.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Bencana Gempa Sulbar, M. Natsir mengatakan, penyaluran perlindungan tenda diproritaskan bagi warga yang sangat rumahnya rusak kronis yang tak bisa lagi ditempati.
“Tenda yang pengadaan BPBD Sulbar kami dapat salurkan kepada penduduk yang penyaluran itu, kami lewat kabupaten. Tidak lagi orang per orang layaknya kemarin yang mengatasnamakan kepala dusun, kepala lingkungan, lurah dan desa yang keinginan itu secara berjenjang dari kepala dusun, desa, camat dan kabupaten,” jelasnya.
“Sudah berkurang, barusan lagi kami salurkan 500 terpal di Mamuju,” sambung Natsir.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris, mengakui progres di dalam penanganan bencana pascagempa, khususnya sektor pengungsi, penangganan kesehatan, perlindungan logistik, penanganan keamanan, dan pelaku UMKM yang terdampak bencana agak lambat.
Dia beralasan hal itu sebab laporan-laporan dari tiap tiap kecamatan atau desa yang terdampak gempa kurang tanggap dan lamban.
“Kita menghendaki menyaksikan penanganan-penanganan yang sebenarnya harus kami dahulukan secara terpecahkan dari kegiatan-kegiatan prioritas yang sebenarnya harus dilaksanakan,” kata Idris di dalam rapat bersama tim pos transisi darurat pemulihan bencana di Posko Transisi Kantor Gubernur Sulbar.
“Terkait penanganan kesegaran sejauh ini tetap bisa terpecahkan bersama baik meskipun tetap banyaknya kasus-kasus yang respons penanganannya di lapangan agak lambat sebab laporan-laporan dari tiap tiap kecamatan atau desa yang terdampak itu kurang tanggap dan lamban,” tandasnya.